OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA BOP PAUD UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI KB MUSLIMAT ISLAMIYAH SUKOPURO JABUNG MALANG

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang transparan dan akuntabel sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini, khususnya di wilayah pedesaan. Masalah utama yang diidentifikasi adalah masih lemahnya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOP di KB Muslimat Islamiyah Sukopuro, yang berpotensi menurunkan mutu layanan pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan dana BOP PAUD guna mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada teori stewardship dan prinsip good governance sebagai kerangka analisis, dengan menekankan pada pentingnya pertanggungjawaban publik dan keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan melalui forum rapat dan pelibatan wali murid, namun belum didukung oleh media informasi publik. Akuntabilitas terlihat dari adanya pencatatan keuangan manual yang rapi, meskipun belum didigitalisasi. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, minimnya pelatihan, serta infrastruktur digital yang belum memadai. Temuan utama menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola, digitalisasi sistem pelaporan, dan pelibatan aktif stakeholder dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas secara signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan manajemen keuangan secara berkala, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan peran komite sekolah dan pemerintah daerah dalam pengawasan dana pendidikan.